Ungaran, 3 Juli 2025 — Dalam rangka meningkatkan kolaborasi kelembagaan, kualitas pengawasan, dan penegakan hukum Pemilu, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora (FEHH) dan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngudi Waluyo menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis, 3 Juli 2025, bertempat di Ruang Sidang Gedung M Universitas Ngudi Waluyo, dan dihadiri oleh dosen, mahasiswa, serta jajaran Bawaslu Kabupaten Semarang.

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation of Agreement (IA) antara Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora (FEHH) dan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngudi Waluyo bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun sinergi berkelanjutan.

Mengangkat tema “Sinergitas Bawaslu dengan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu”, FGD ini bertujuan memperkuat kolaborasi strategis antara lembaga pengawas pemilu dan institusi pendidikan tinggi, khususnya dalam hal literasi hukum, pendidikan politik, serta pelibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif.

Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora (FEHH), Ibu Budiati, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan pentingnya forum ini sebagai wujud nyata dari tri-dharma perguruan tinggi. “Melalui diskusi ini, kita berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum pemilu, tetapi juga mampu terlibat aktif dalam proses demokrasi dan dunia hukum bersifat praktis seperti pengawasan pemilu ,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, S.P., S.H., memaparkan mengenai profil kelembagaan Bawaslu Kabupaten Semarang dan tantangan pengawasan Pemilu masa kini dan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak generasi yang sadar hukum dan demokrasi. “Alhamdulillah, telah hadir lengkap seluruh anggota bawaslu dan kepala kesekretariatan serta staf, kemudian diskusi ini dengan peserta para mahasiswa memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dan penjaga integritas Pemilu. Mahasiswa ini merupakan penerus kita-kita dimasa depan yang akan datang. Maka dari itu, kolaborasi ini sangat strategis” ujarnya.

Foto bersama dosen, mahasiswa, dan bawaslu kabupaten semarang

FGD ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Semarang, Ibu Ummi Nu’amah, S.Pd dan dosen ilmu hukum Universitas Ngudi Waluyo, Bapak Indra Yuliawan, S.H., M.H dan Ibu Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H. Adv. Diskusi berlangsung dinamis, membahas isu-isu seperti demokrasi, kelembagaan bawaslu, pelanggaran pemilu, politik uang, hingga strategi peningkatan efektivitas penegakan hukum pemilu berbasis data dan partisipasi publik.

Mahasiswa yang hadir menunjukkan antusiasme tinggi melalui sesi tanya jawab yang kritis dan reflektif. Tak hanya itu, dalam forum ini juga dibahas kemungkinan kerja sama jangka panjang antara Bawaslu Kabupaten Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo, seperti program magang, penelitian, praktik persidangan adjudikasi bawaslu, dan pengabdian kepada masyarakat.

FGD ini diharapkan menjadi langkah kolaborasi strategis untuk membangun pemilu yang berintegritas, transparan, dan partisipatif, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra kritis dalam pengawasan demokrasi (DWK).