Prodi Ilmu Hukum UNW Gandeng Bapas dan Lapas, Bahas Arah Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional

RILIS

31 Oktober 2026

PENULIS

Humas UNW

DILIHAT

81x

Prodi Ilmu Hukum UNW Gandeng Bapas dan Lapas, Bahas Arah Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Ungaran, 30 Oktober 2026 - Universitas Ngudi Waluyo (UNW) memperkuat kolaborasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambarawa melalui kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan MoU, MoA, dan Implementation Agreement (IA), yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertema “Arah Baru Hukum Penitensier dalam KUHP Nasional: Dari Keadilan Retributif menuju Keadilan Rehabilitatif”. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Gedung M Lantai 1 UNW, pada Jumat (30/10).
Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora (FEHH) UNW, Budiati, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan hukum global terus mendorong perubahan dan penyempurnaan sistem hukum. Menurut beliau, kesesuaian antara penerapan hukum dan realitas di masyarakat menjadi aspek penting dalam pembelajaran akademik, khususnya bagi civitas akademika yang mengembangkan kajian hukum humanis. Beliau berharap kegiatan ini menjadi ruang ilmiah untuk mempertemukan perspektif akademisi dan praktisi, sekaligus melahirkan gagasan solutif dalam menjawab persoalan hukum di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Semarang, Totok Budiyanto, A.Md.IP., S.H., menyoroti tantangan dalam penerapan KUHP Nasional dan pentingnya penyuluhan, pembinaan, serta bimbingan dalam pelaksanaan program pemasyarakatan. Senada dengan hal itu, Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa, Subakdo Wulandoro, Bc.I.P., S.Sos., menyoroti persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang membutuhkan solusi komprehensif. Beliau berharap kegiatan ini memperluas pemahaman peserta mengenai dinamika hukum penitensier dan pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia.


Seminar menghadirkan tiga pemateri. Prof. Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), beliau membahas perubahan paradigma hukum penitensier dalam KUHP Nasional, termasuk sistem penegakan hukum pidana dan perkembangan sistem pemidanaan. Selanjutnya, Fikri Ariyad, S.H., M.H., dosen UNW, memaparkan transformasi sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional, mulai dari sejarah hukum pidana Indonesia yang bersumber dari hukum kolonial Belanda hingga perkembangan paradigma baru hukum pidana nasional. Sementara itu, Puguh Setyawan Jhody, S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang, menjelaskan terkait peran strategis Bapas dalam pelaksanaan pidana, menurutnya Bapas adalah sebagai jembatan dari proses peradilan pidana menuju proses reintegrasi sosial.


 
Melalui kerja sama ini, UNW diharapkan dapat memperkuat pembelajaran hukum berbasis praktik sekaligus mengembangkan penelitian dan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan lembaga pemasyarakatan. Sinergi akademisi dan praktisi juga diharapkan menghasilkan gagasan serta kontribusi nyata bagi pengembangan sistem hukum dan pemasyarakatan di Indonesia.


Jelajahi Berita Umum

Selengkapnya